Tulisan ISD IV (INTERNASIONAL)

5 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA

5 Negara Termiskin Di Dunia - Negara Termiskin di dunia terbanyak terjadi di Benua Afrika, kemiskinan rupanya masih menjadi persoalan besar di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia Selatan dan Afrika. Itu terungkap dari publikasi majalah bisnis terkemuka AS, Global Finance yang merilis data terbaru daftar negara kaya dan miskin di dunia.

Sebuah studi dari World Institute di United Nations University melaporkan timpangnya kondisi Afrika dibandingkan belahan bumi lainnya. Sebanyak 1 persen orang terkaya dunia menguasai 40 persen aset global, bahkan 10 persen orang terkaya dunia menguasai 85 persen aset dunia.

Sebaliknya, Bank Dunia mencatat pada 2008 sebanyak 1,4 miliar orang hidup dengan 1,25 dolar AS per hari. Itu mencakup hampir 15 persen dari populasi dunia atau hampir 1 miliar orang. Meski begitu, sejak 2001 sebanyak 192 negara anggota PBB mulai mengikuti program Millennium Development Goal dengan tujuan memberantas kemiskinan ekstrem dan kelaparan.

Metode yang digunakan untuk menentukan kekayaan negara adalah membandingkan standar hidup penduduk satu negara secara keseluruh dengan menggunakan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang didasarkan pada paritas atau keseimbangan daya beli secara internasional.

Ini mengukur standar hidup antar negara dengan menggunakan indikator biaya hidup relatif, inflasi, serta nilai tukar suatu negara yang dikonversi ke mata uang bersama (dolar internasional atau dolar AS).

Dan berikut ini merupakan Daftar 5 negara termiskin di dunia:

1. Republik Kongo

Menempati posisi nomor satu paling miskin di dunia, produk domestik bruto (PDB) per kapita penduduk Kongo sebesar 342 dolar AS atau Rp 3 juta per tahun. Tingkat PDB Kongo sebesar 10,7 miliar dolar AS pada 2008 dengan mengandalkan perekonomian pada sektor pertanian, seperti kopi produk kayu, serta sumber alam seperti permata, emas dan minyak.         

Terletak di Benua Afrika, Kongo memiliki wilayah 342 ribu kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 3,7 juta jiwa. Jumlah penduduk hidup dalam kemiskinan sebanyak 74 persen dengan usia harapan hidup 55 tahun.

2. Zimbabwe

Zimbabwe merupakan negara paling miskin kedua di dunia. Tingkat PDB per kapita penduduk Zimbabwe sebesar 365 dolar AS atau Rp 3,28 juta per tahun. Perekonomian negara di Benua Afrika ini mengandalkan pertanian seperti kapas, tembakau dan pertambangan seperti emas dan platinum, serta industri tekstil.

Perekonomian Zimbabwe juga sering kacau balau. Bayangkan, Zimbabwe merupakan satu negara dengan catatan rekor inflasi tertinggi di dunia, bahkan pernah mencapai 11,2 juta persen pada Agustus 2008. Zimbabwe juga dikenal sebagai negara yang pernah mengeluarkan pecahan mata uang terbesar di dunia, yakni 100 miliar dolar Zimbabwe.

3. Burundi

Burundi menempati urutan ketiga sebagai negara paling miskin di dunia yang berlokasi di Afrika. PDB per kapita warga Burundi sebesar 410 dolar AS atau Rp 3,69 juta per tahun. PDB negara ini hanya 1,1 miliar dolar AS pada 2008 dengan cadangan devisa cuma 322 juta dolar AS.

Dengan total luas 27 ribu kilometer persegi, jumlah populasi Burundi mencapai 8,1 juta jiwa. Dari jumlah itu, sebanyak 93,4 persen penduduk hidup dalam kondisi miskin. Usia harapan hidup hanya 49 tahun.

4. Liberia

Liberia menempati posisi keempat sebagai negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita sebesar 434 dolar AS atau Rp 3,9 juta per tahun. Total PDB negara ini sebesar 870 juta dolar AS dan mengandalkan sebagian besar pendapatan pada sektor pertanian, seperti karet, kopi dan coklat. Meski luasnya 111 ribu kilometer persegi di Benua Afrika, jumlah penduduk Liberia cuma 4,13 juta jiwa. Sebagian besar atau 94,8 persen juga hidup dalam kemiskinan.

5. Eritria

Eritria merupakan negara paling miskin kelima di dunia. Tingkat PDB per kapita sebesar 676 dolar AS atau Rp 6 juta per tahun. Perekonomian Eritria mengandalkan pada sektor pertanian, seperti tembakau, kapas, sorgum dan ternak, serta sektor industri seperti tekstil, semen dan pangan. Total PDB Eritria sebesar 1,6 miliar dolar AS pada 2008. Luas wilayah Eritria sebesar 117 kilometer persegi dengan jumlah penduduk hanya 4,9 juta jiwa.

KEMISKINAN DI AFRIKA

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh ketidakadaan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Hal ini sudahlah menjadi sebuah masalah yang menyelimuti berbagai jenis orang dalam pelosok dunia. 

Kemiskinan itu tersendiri terbagi menjadi dua kategori; “sangat miskin” dan “miskin”. Orang-orang yang berada pada kategori “miskin” dan “sangat miskin” hanya mendapatkan pendapatan kurang dari AS$1 per hari dan kurang dari AS$2 per hari.  Berdasarkan standar tersebut, 21% dari warga dunia berada pada kategori “sangat miskin” dan masih lebih dari setengah penduduk dunia berada pada kategori “miskin”.

Kemiskinan sudahlah merajalela di berbagai pelosok dunia, terutama di benua Afrika. Kemiskinan di Afrika bukanlah suatu hal yang baru, walaupun Afrika terkenal dengan kekayaan dalam pertambangan emas, platinum dan berlian. 16 juta dari penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 2,3 juta penduduk lainnya berisiko mengalami kekurangan gizi.

Afrika merupakan suatu benua yang luas, namun juga tandus dan kering, itulah salah satu penyebab susahnya bercocok tanam bagi para warganya disana. Pertanian dan penghasilan para penduduk Afrika bergantung pada curah hujan. Kemiskinan di Afrika juga tidak berakhir akibat efek dari penjajahan yang dilakukan para penjajah beratus-ratus tahun yang lalu. Hampir seluruh penduduk Afrika dijadikan budak dan hanya sedikit dari mereka yang mendapatkan pendidikan yang layak.

 Pendidikan dapat dijadikan salah satu faktor mengapa kemiskinan di Afrika belum juga berakhir. Pendidikan merupakan suatu investasi seseorang yang dapat menentukan kesuksesannya dalam masa depan. Seseorang yang memiliki pendidikan dasar akan menginginkan anak cucu mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik terhadap apa yang ia miliki. Seseorang yang memiliki pendidikan juga akan dapat bekerja dan menghasilkan penghasilan yang paling tidak dapat menghidupinya. Permasalahannya sekarang adalah, sebagian besar anak di Afrika tidak memiliki pendidikan yang seharusnya mereka miliki. Sebagian dari mereka pergi bekerja membantu orang tuanya, dan beberapa yang lain mengalami kekurangan gizi akibat dari kemiskinan yang menimpa keluarganya.

Mungkin beberapa orang beranggapan bahwa kemiskinan hanya melanda pada bagian Afrika seperti Libya, Zimbabwe dan sebagainya. Tidak dipungkiri bahwa kemiskinan juga berada pada bagian-bagian moderen Afrika Selatan seperti contohnya Cape Town. yang terbilang moderen dibandingkan bagian-bagian negara lainnya yang berada di Afrika. Kemiskinan di Afrika diperparah dengan digelarnya ajang sepakbola dunia “FIFA World Cup” pada tahun 2010. Persiapan dari ajang tersebut menghabiskan uang sebesar jutaan amerika dollar tersendiri yang seharusnya dapat digunakan untuk membantu rakyatnya. Membuat suatu stadiun bola yang berstandar FIFA bukanlah suatu hal yang murah, walaupun dengan adanya acara tersebut juga membawa rejeki terhadap beberapa rakyatnya, namun dapat dipikirkan bahwa seberapa besar uang tersebut dapat mengubah ribuan nasib dari penduduknya.

Mendapatkan hidup yang seharusnya merupakan hak dari setiap manusia, terutama memiliki pendidikan dasar. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka miliki. Dengan itu ayolah kita bantu para teman kita yang berada di Afrika, agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan yang seharusnya. Hanya dengan sedikit bantuan, dapat mengubah dunia di masa yang akan datang.

SUMBER :

http://www.imammurtaqi.com/2011/12/penyebab-negara-menjadi-miskin.html

http://kemiskinandiafrika.blogspot.com/2011/12/kemiskinan-di-afrika.html

http://www.analisadaily.com/news/read/2012/08/06/67141/anakanak_miskin_afrika_selatan_tak_mungkin_lolos_dari_kemiskinan/#.UI_2V8XA_4c

TULISAN ISD III (REGIONAL)

Perebutan Kedaulatan Laut China Selatan

Oleh Asrudin (Tulisan ini dimuat kolomJARINGNEWS , Selasa 17 Juli 2012)

Telah dipastikan, Kode Etik Tata Perilaku atau Code of Conduct (CoC) di Laut China Selatan yang menjadi isu utama dalam pembahasan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-45 yang dilaksanakan pada 9-13 Juli 2012 lalu, di Phnom Penh, Kamboja, gagal disepakati.

Para menteri luar negeri kesepuluh negara ASEAN sejak Senin (9/7) lalu terus berdebat untuk menghasilkan pernyataan diplomatik. Namun tidak berhasil menemui kesepakatan. Kegagalan itu berarti menahan kemajuan pembahasan tentang tata perilaku, yaitu aturan yang ditujukan untuk meredakan ketegangan dalam masalah Laut China Selatan.

Terkait dengan hasil itu, Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa yang memegang peran sebagai mediator, menyatakan “kekecewaan yang sangat mendalam” atas tidak tercapainya konsensus oleh ASEAN. Kekecewaan Marty tentu beralasan mengingat sebelumnya para Menlu ASEAN sempat menyepakati elemen utama dari draft CoC yang akan diberikan kepada China. Hari-hari diplomatik yang panas dalam pertemuan ASEAN itu berakhir hari Jumat (13/7) lalu dengan kegagalan karena posisi negara-negara ASEAN terhadap China terpecah dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, ASEAN gagal mengeluarkan pernyataan bersama.

Tanpa adanya CoC, tentunya akan sulit bagi negara-negara yang bersengketa untuk menutup peluang terjadinya konflik bersenjata di wilayah Laut China Selatan.

Problem Kedaulatan

Istilah konflik Laut China Selatan merujuk pada gugusan kepulauan Paracels yang masih dipersengketakan oleh tiga negara (China, Vietnam, dan Taiwan), dan kepulauan Spratly yang dipersengkatakan oleh enam negara (China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei). Namun, kepulauan Spratly merupakan titik api yang paling potensial untuk berkembang menjadi wilayah konflik militer di masa depan, tidak saja karena adanya tuntutan yang tumpang tindih yang melibatkan ke-enam negara, tetapi juga karena kepentingan negara-negara besar (Jepang, AS, Rusia) di perairan Laut China Selatan (Usman & Sukma, 1997).

China misalnya, selama ini mengklaim kedaulatan di hampir seluruh wilayah Laut China Selatan. Pun negara-negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam juga turut mengklaim wilayah itu sebagai kedaulatannya. Celakanya wilayah ini juga penting sebagai jalur layar internasional, yang membuat Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Rusia juga memiliki kepentingan perdagangan atas wilayah tersebut. Bahkan Filipina dan China pada bulan lalu, sempat terlibat konflik bersenjata di wilayah dekat Scarborough yang kaya akan minyak.

Dengan melihat pada situasi tersebut, rupanya konflik Laut China Selatan terjadi karena masing-masing negara yang bersengketa meyakini wilayah perairan tersebut adalah bagian dari kedaulatannya. Identifikasi mengenai kedaulatan negara inilah yang seringkali mengakibatkan perang terjadi.

Secara historis, kedaulatan negara terbentuk secara mapan, ketika perjanjian damai Westphalia (the Peace of Westphalia) disepakati pada 1648. Kesepakatan Westphalia ini yang telah memprakarsai sebuah prinsip untuk tidak saling mencampuri urusan negara lain. Prinsip itu dan kewajiban saling mengakui adalah dua hal yang membuat negara menjadi berdaulat.

Untuk itu ketika terdapat satu negara berdaulat yang menganggu wilayah negara berdaulat lainnya, maka negara yang diganggu tersebut bisa dengan efektif menggunakan kemampuan militer dan administrasinya untuk melakukan tindakan perlawanan. Jadi dimensi internasional dari saling mengakui merupakan faktor utama bagi sebuah negara untuk memperoleh monopoli dalam cara mengatasi kekerasan di wilayahnya sendiri. Oleh sebab itu, jika terjadi pelanggaran atas kedaulatan negara, perang pun dijadikan sebagai solusi dalam penyelesaiannya.

Problem kedaulatan ini tentu menjadi persoalan pelik dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. Apalagi negara yang bersengketa di wilayah tersebut melibatkan banyak negara. Artinya problem kedaulatan adalah isu yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Hal ini hanya bisa diselesaikan jika masing-masing negara yang bersengketa memutuskan untuk berperang agar dapat menguasai perairan di laut China Selatan.

Jika merujuk pada apa yang dikatakan oleh Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar, maka “isu sengketa Laut China Selatan tidak akan bisa diselesaikan sampai kiamat,” karena tidak akan ada satu negara yang mau memberikan satu pulau pun yang dianggapnya merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya.

Peran Indonesia

Diperkirakan konflik di Laut China selatan ini tidak hanya berdampak pada dilanggarnya kedaulatan negara yang bersengketa saja, tapi juga kepada kedaulatan Indonesia karena wilayah yang disengketakan bersinggungan dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di kepulauan Natuna. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu didorong untuk memainkan perannya dalam menyelesaikan konflik di Laut China Selatan (LCS) agar tidak terkena imbasnya.

Karena CoC di LCS dipastikan gagal, maka Indonesia perlu memikirkan strategi jitu agar konflik bersenjata di LCS dapat dihindari. Strategi itu bisa dilakukan dengan memfasilitasi pembahasan dan dialog secara netral dan tidak memihak di antara pihak-pihak yang memiliki klaim di Laut Cina Selatan melalui serangkaian pertemuan informal.

Terkait dengan hal itu, sesungguhnya Indonesia sudah memiliki formula bagus untuk dapat meredakan ketegangan di LCS. Lokakarya (workshop) yang biasa dilakukan Indonesia dengan program “Managing Potential Conflicts in the South China Sea,” yang sudah berlangsung sejak tahun 1990 hingga 2011, dengan melibatkan para peserta dalam forum second track dan dalam kapasitas pribadi, harus dipertahankan dan ditingkatkan kegiatannya agar dialog dapat terus terjaga di antara negara yang bersengketa. Hasil dialog seperti ini, ke depannya diharapkan, bisa menghasilkan orientasi kebijakan yang dapat mendorong terbentuknya resolusi konflik.

Meski untuk sementara waktu, pertemuan informal ini tidak akan menghasilkan resolusi dari konflik yang melibatkan enam negara, tapi dialog seperti ini setidaknya dapat mengulur waktu negara-negara yang bersengketa tersebut untuk mengurungkan niatnya melakukan tindakan konfrontasi militer secara terbuka.

Penyelesaian Konflik Laut China Selatan

     Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan Menlu RI Marty Natalegawa mempunyai satu suara untuk menekankan segera dilakukannya penyelesaian terhadap konflik Laut China Selatan di kawasan regional Asia Tenggara.

     "Negara-negara yang bersengketa harus bekerja sama untuk memecahkan masalah Laut China Selatan tanpa intimidasi. Amerika Serikat mendukung enam prinsip Laut China Selatan dan masalah tersebut harus diselesaikan berdasarkan Hukum Internasional dan Hukum Laut," kata Menlu Hillary Clinton dalam jumpa pers di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Senin. Dalam kunjungan keduanya ke Indonesia, Hillary menekankan perlunya pelaksanaan Code of Conduct Laut China Selatan dan memperingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang berusaha untuk meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dengan mengintimidasi dan mengklaim wilayah secara sepihak.

     Hal senada juga diungkapkan oleh Menlu Marty Natalegawa ketika menerima kunjungan Menlu AS Hillary Clinton. "Mengenai Laut China Selatan, kami berpandangan bahwa kedua negara tetap memiliki pandangan yang serupa bahwa sengketa wilayah antar pihak-pihak terkait perlu diselesaikan secara damai dan melalui jalur diplomatik, berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum laut," kata Menlu Marty Natalegawa. Menurut Marty, Indonesia dan AS menyadari pentingnya memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia dan Pasifik sehingga dapat memelihara kesejahteraan dan kemajuan di kawasan.

     Hillary dan Marty melanjutkan pembahasan sejumlah masalah dalam jamuan makan malah yang diadakan setelah jumpa pers di Kemenlu.Hillary dijadwalkan akan melakukan kunjungan kehormatan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa pagi (4/9).

(A059)

Editor: Ruslan Burhani

Sumber:

http://asrudiancenter.wordpress.com/2012/07/17/problem-kedaulatan-di-laut-china-selatan/

http://www.antaranews.com/berita/330990/hillary-marty-tekankan-penyelesaian-konflik-laut-china-selatan

google.com

ISD II (Nasional)

Keberhasilan Program Transmigrasi di Pulau Kalimantan

Transmigrasi merupakan salah satu contoh permasalahan sosial yang ada pada dalam negeri ini dengan mencangkup daerah nasional seperti transmigrasi ke daerah Kalimantan Barat. Sebelumnya transmigrasi memiliki arti, tujuan, jenis-jenis transmigrasi dll seperti dibawah ini:

A.        Arti, Definisi dan Pengertian Program Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali.

Transmigrasi di Indonesia biasanya diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga yang umumnya golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran akan diberikan sebidang tanah, rumah sederhana dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru.

B. Tujuan Diadakan Transmigrasi

1. Untuk meratakan persebaran penduduk di seluruh wilayah nusantara
2. Untuk pertahanan dan keamanan / hankam lokal nasional
3. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan merubah nasib.

C. Jenis-jenis / Macam-macam Transmigrasi

1. Transmigrasi Umum
    Transmigrasi umum adalah program transmigrasi yang disponsori dan dibaiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah melalui depnakertrans (departemen tenaga kerja dan transmigrasi).

2. Transmigrasi Spontan / Swakarsa
    Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah padat ke pulau baru sepi penduduk yang didorong oleh keinginan diri sendiri namun masih mendapatkan bimbingan serta fasilitas penunjang dari pemerintah.

3. Transmigrasi Bedol Desa
     Transmigrasi bedol desa adalah transmigrasi yang dilakukan secara masal dan kolektif terhadap satu atau beberapa desa beserta aparatur desanya pindah ke pulau yang jarang penduduk. Biasanya transmigrasi bedol desa terjadi karena bencana alam yang merusak desa tempat asalnya.

Hasil dari transmigrasi di daerah Kalimatan Barat, Pontianak didapatkan bahwa hasil dari program pemerintah dibidang sosial dapat mendongkraknya perekonomian di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Berikut adalah ulasan dari terciptanya program transmigrasi:

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2012/04/04/16454577/Transmigrasi.Mendongkrak.Ekonomi.Kalbar

PONTIANAK, KOMPAS.com - Program transmigrasi berhasil mendongkrak perekonomian di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Permukiman transmigrasi terus tumbuh menjadi pusat perekonomian baru.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Barat, Jakuri Suni, Rabu (4/4/2012), di Pontianak, mengatakan, dari evaluasi sementara, hampir semua kawasan transmigrasi di Kalbar mengalami kemajuan.

"Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru itu, terbentuk karena permukiman transmigrasi terintegrasi dengan kawasan produksi," kata Jakuri.

Penempatan transmigran di Kalbar setidaknya sudah dimulai sekitar tahun 1954 di wilayah Rasau, Kabupaten Kubu Raya (dulu masih Kabupaten Pontianak). Beberapa daerah lain seperti Sanggau, Sintang, Sambas, dan Ketapang juga mendapatkan program itu, dan berhasil mendorong perubahan perekonomian, terutama kelompok petani di Kalbar.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Minggu dan Senin (2/4/2012), kemarin secara khusus melakukan evaluasi program transmigrasi di Kalbar. Sebagai salah satu penerima program transmigrasi, Kalbar mendapat perhatian terutama mengenai infrastruktur.

"Tahun 2013, jumlah penempatan akan dikurangi. Anggarannya akan dikompensasikan, untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di kawasan permukiman transmigrasi yang sudah ada," ujar Muhaimin.

Muhaimin juga memastikan, penempatan transmigran di kawasan perbatasan Kalbar, juga merupakan solusi yang efektif untuk membuka isolasi.

"Permukiman transmigrasi selalu berhasil membuka isolasi suatu kawasan, karena terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur dasar. Jika itu diimplementasikan di perbatasan, keterisolasian kawasan perbatasan bisa lebih cepat diatasi," ujar Muhaimin.

Referensi web / kutipan dari : http://organisasi.org/pengertian_macam_jenis_tujuan_transmigrasi_penduduk_mobilitas_dari_suatu_daerah_padat_ke_pulau_sedikit_penghuni_geografi

Google.com

Kompas.com

Tulisan 1 ISD (LOKAL-JAKARTA)

Ukuran Kemiskinan dan Masalah Sosial di Jakarta

Sumber : http://202.158.52.213/read/kolom/2012/07/05/615/Ukuran-Kemiskinan-dan-Masalah-Sosial-di-Jakarta-

Tanggal: Kamis 5 Juli 2012

TEMPO.CO, Genderang kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta sudah ditabuh. Lima pasang calon gubernur-wakil gubernur berlomba-lomba memoles diri menarik simpati warga Jakarta dengan berbagai cara dari jualan citra, menebar janji-janji surga serta nenawarkan berbagai program kebijakan untuk memperbaiki Kota Jakarta. Semua pasang calon gubernur-wakil gubernur mengangkat isu yang hampir sama, berbagai isu usang yang tak pernah kunjung padam seperti kemacetan, banjir dan permasalahan sosial di Jakarta. Dari berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh Jakarta, isu kemiskinan masih menjadi bahan jualan yang cukup menarik bagi para calon gubernur dan wakil gubernur.

Marilah kita semua melihat isu kemiskinan di Jakarta bukan hanya kemiskinan absolut seperti yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tetapi juga ukuran kemiskinan lainnya. Data statistik menunjukkan angka kemiskinan di Jakarta menurun dari 7.35% (2005), 4.61%(2007), menjadi 3.75% (2011). Angka kemiskinan ini dihitung dengan menggunakan ukuran kemiskinan mutlak di mana seorang dinyatakan miskin jika pengeluaran kurang dari Rp. 355.480/bulan/kapita pada tahun 2011. Sebuah batas yang sangat rendah untuk hidup layak di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta boleh berbangga dan mengklaim bahwa Jakarta memiliki tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Tetapi jika dibandingkan dengan keberhasilan daerah lain dalam menurunkan angka kemiskinan, DKI Jakarta sangat tertinggal karena dalam 4 tahun (2007-2011) hanya mampu menurunkan kemiskinan sebesar 0.86% atau 0.21%/tahun. 

Di sisi lain, kebanggaan dan klaim keberhasilan menurunkan angka kemiskinan hanyalah semu belaka, karena dengan tingkat pendapatan perkapita sekitar Rp. 33,35 juta/kapita/tahun (2005) maka ukuran kemiskinan mutlak seharusnya sudah ditinggalkan dan digantikan dengan ukuran kemiskinan yang bersifat relatif maupun subyektif. Sen (1983) mengemukakan bahwa negara (daerah) yang sudah mencapai kemakmuran tertentu sudah seharusnya fokus pada isu kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan absolut/mutlak cocok untuk diterapkan di propinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Papua atau daerah yang level pembangunannya masih rendah, bukan daerah seperti Jakarta.
      

         Apa itu kemiskinan relatif? Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihitung dengan membandingkan pendapatan seseorang dengan rata-rata pendapatan seluruh masyarakat di suatu wilayah. Seorang dikatakan miskin jika pendapatannya kurang dari 0.5 dari rata-rata pendapatan seluruh masyarakat. Berdasarkan perhitungan penulis dengan menggunakan data Susenas 2005, angka kemiskinan relatif di DKI Jakarta adalah sebesar 41.31%, sebuah angka kemiskinan relatif terbesar di Indonesia. Terlihat jelas dengan menggeser ukuran kemiskinan dari ukuran mutlak menjadi ukuran relatif, angka kemiskinan DKI Jakarta melonjak dari 7.37% menjadi 41.31%. Ukuran kemiskinan relatif dapat dijadikan salah satu indikator ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dan juga indikator hidup layak seperti warga lain di lingkungan sekelilingnya.

Isu kemiskinan relatif ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan isu masyarakat inklusif (inclusive society) dan isu kerentanan sosial. Dua isu ini sangat penting bagi wilayah yang memiliki keragaman etnis, sosial, budaya, ekonomi seperti DKI Jakarta. Seorang yang miskin secara relatif akan tersingkir (teralineasi) dari pergaulan dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial dan pada akhirnya mendorong kerentanan dan kerusuhan sosial. Sebagai contohnya seorang yang berpenghasilan Rp 2 juta/bulan dan tinggal di wilayah yang rata-rata memiliki penghasilan Rp 5 juta/bulan, maka orang tersebut akan merasa lebih miskin dan tersingkir dari pergaulan dengan lingkungan sekitar karena tidak memiliki kecukupan finansial. Kondisi ini mampu menciptakan ruang bagi seseorang yang tersisih dari lingkungan pergaulan, karena permasalahan finansial mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan norma hukum seperti pencurian, korupsi dan penggelapan.      

Perhitungan penulis menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan relatif berkaitan erat dengan tingkat kriminalitas di suatu daerah. Satu persen kenaikan angka kemiskinan relatif akan meningkatkan resiko kriminalitas sebesar 11 per 100.000 penduduk. Data kepolisian tahun 2009 menunjukkan angka resiko kriminalitas di Jakarta adalah 2 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata resiko kriminalitas di Indonesia. Kombinasi kemacetan, stres warga ibukota, ketimpangan sosial dan kriminalitas merupakan racikan dasyat bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu di Jakarta. 

Tantangan:

       Siapapun yang akan terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2012, akan menghadapi kompleksitas permasalahan perkotaan seperti kemacetan, banjir, isu lingkungan, serta isu sosial seperti 400 ribu warga Jakarta yang berada di bawah garis kemiskinan dan setengah dari warga miskin tersebut berada dalam status rawan pangan. Di lain pihak, permasalahan kemiskinan relatif yang sangat masif akan mudah menyulut kecemburan dan friksi sosial antar warga masyarakat. Kombinasi kerawanan pangan, kemiskinan dan kecemburan sosial, tingginya resiko kriminalitas di Jakarta pada akhirnya akan mengurangi keamanan, kenyamanan dan keindahan Jakarta sebagai Ibukota dan wajah Indonesia di mata dunia. Jakarta akan bangga dengan gubernur yang bersahaja, mampu bekerja keras tanpa banyak citra dan kata mewujudkan Jakarta Aman, Nyaman dan Ramah buat semua.

*) Teguh Dartanto, Peneliti, Lembaga Penyeledikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia